BLSM: Demi Rakyat atau Demi Partai Politik
.jpg)
BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) adalah program kompensasi kenaikan harga BBM bagi rakyat miskin. Berbagai kritik dilontarkan terkait dengan ini. Kritik yang sering muncul adalah saratnya kepentingan politik dibalik pembagian BLSM ini, dan juga ketika BLSM dilaksanakan, bagaimana salah sasaran, ketidak-merataan, dan berdesak-desakannya masyarakat antri BLSM ini.Kalau kita melihat dari sisi rakyat miskin, BLSM dan juga dalam hal ini KJS (Kartu Jakarta Sehat), apapun itu motif dibaliknya, adalah bermanfaat. Jika ada yang memberikan semacam stigmatisasi bahwa pemberian BLSM akan membuat rakyat semakin malas ini adalah semacam menggeser permasalahan. Bukan (terutama) karena rakyat malas mereka menjadi miskin, tetapi karena hidup bersama inilah yang dikelola tidak efisien. Siapa yang mengelola hidup bersama dalam negara? Pemerintahlah dalam hal ini. Pemerintah seakan membiarkan bagaimana kekayaan alam Indonesia ini lebih banyak dinikmati oleh sekelompok kecil saja. Bagaimana pajak-pajak tidak dikelola secara efisien menunjuk betapa besarnya kebocoran pajak dalam hal ini. Juga bagaimana mafia-mafia tetap kokoh mencengkeram NKRI ini, dari mafia BBM, mafia kayu, mafia beras, mafia kedelai, dan seterusnya. Juga dipelabuhan-pelabuhan. Atau proyek-proyek yang dikelola secara ugal-ugalan, kasus Nazaruddin, mantan bendahara Partai Demokrat, bisa menunjukkan hal itu, misalnya.Atau lihatlah, pemerintah lebih memilih, melalui direksi PT KAI, memasang AC di kereta ekonomi dengan akibat naiknya harga tiket lebih dari 100 persen. Kereta api ekonomi Tawang Jaya jurusan Semarang-Jakarta, terakhir saya naik sebelum dipasang AC tarifnya adalah Rp 36.000. Perbaikan-perbaikan seperti menghilangkan karcis berdiri sebenarnya sudah sangat memberikan tambahan kenyamanan. Setelah diberi AC, harga karcis menjadi dalam rentang Rp 80.000 – Rp 200.000. Tidak ada makan gratis, begitu mungkin yang ada di kepala direksi PT KAI itu. Tapi cobalah lihat -jika ada CCTV yang merekam, bagaimana rata-rata ‘penampilan’ penumpang saat ketika kereta yang paling murah itu bertiket Rp 36.000 dan sekarang menjadi Rp 80.000, paling murah. Jika ada yang mengatakan, naik kereta api yang paling murah pun tidak mampu, maka ia miskin, siapa yang membuat miskin dalam konteks KA Tawang Jaya ini? Bukankah kita punya PT INKA yang mampu membuat gerbong-gerbong baru, tanpa AC, demi terjangkaunya modus transportasi massal bagi rakyat miskin? Yang berpenampilan ‘sangat sederhana’ ketika naik Tawang Jaya itu pun bukannya gratis, dia mau kok keluar uang Rp 36.000. Tetapi jelas ia harus berhitung ulang ketika harga naik menjadi paling murah Rp 80.000, apapun ‘kemewahan’ yang ditawarkan PT KAI dengan harga tersebut.Kembali ke BLSM, apapun itu, sekali lagi, bagi rakyat miskin adalah sangat berarti memperoleh Rp 300.000 tunai, apalagi dia akan merasakan terima rutin selama kurun waktu tertentu, layaknya orang gajian. Yang patut kita kritik adalah, memang mengapa kenaikan harga BBM yang kemudian diikuti dengan BLSM ini dilaksanakan dengan kebetulan pembagian BLSM dekat dengan pemilu? Padahal banyak analisa, dan juga isu kenaikan harga BBM ini sudah jauh-jauh hari muncul. Juga permasalahan di lapangan yang muncul saat pembagian BLSM. Bagaimana pendataannya? Ada kesan tergesa-gesa dalam hal ini, dan ini semakin meyakinkan orang bahwa pertimbangan politik praktis menjelang pemilu 2014 lah yang memaksa ketergesa-gesa-an ini seakan dipaksakan. Semacam mengejar setoran saja. Melupakan ‘biaya sosial” (social cost) yang mungkin muncul akibat ekses karenangebetnya ‘mengejar setoran’ itu.Maka, yang menjadi masalah adalah, bukan pada yang miskin penerima BLSM, tetapi biaya sosial akibat salah sasaran, pendataan yang tidak akurat, keberdesak-desakannya dalam antrian yang cenderung nampak tidak ‘memanusiakan’ itu. Dan pendataan, salah sasaran, dan seterusnya, itu bukanlah domain rakyat miskin penerima BLSM. Itu adalah domain pemerintah! Sebuah masalah yang sebenarnya berulang dan berulang. Dan kita (baca: pemerintah) sepertinya tidak pernah belajar dengan baik soal itu. Kenapa? Jangan-jangan mungkin karena concern-nya memang lebih pada keuntungan politik praktis, khususnya terkait dengan pemilihan umum, bukan pada masalah yang miskin.Sedikit banyak, permasalahan KJS beberapa waktu lalu agak mirip dengan permasalahan BLSM. Bedanya adalah, BLSM tidak bisa menunjuk dokter dan rumah sakit sebagai salah satu biang permasalahan. Benarkah mereka, dokter dan rumah sakit, pangkal permasalahan KJS? Sebaiknya kita mawas diri bersama dalam hal ini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar