Kelangkaan bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi
(Jabodetabek) karena telah terjadi pelanggaran terhadap kebijakan pengendalian
BBM bersubsidi.
"Pada pelaksanaannya, kebijakan pengendalian BBM bersubsidi masih kurang efektif. Akibatnya, terjadi kelangkaan BBM jenis premium," kata anggota Satgas Pengawasan dan Pengendalian BBM Bersubsidi Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas, Joko Siswanto, di Jakarta, Senin (26/11).
Penyaluran BBM bersubsidi, menurut Joko, telah melampaui kuota karena kelalaian Pertamina. BUMN Migas ini telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu.
"Karena Pertamina melanggar Perpres No.15 tahun 2012 dalam menyalurkan BBM bersubsidi, mengakibatkan over kuota penyaluran ke pihak stasiun pengisian bahan bakar (SPBU)," ujarnya.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) 2012, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 40 juta Kilo liter (KL) dan pada September 2012 kemudian ditambah sebesar 4,04 juta KL sehingga total menjadi 44,04 juta KL, dengan 43,9 juta KL di antaranya menjadi tanggung jawab Pertamina, dengan rincian 27,8 juta KL Premium, 14,9 juta KL Solar, dan 1,2 juta KL Kerosene.
Hingga 20 November 2012 realisasi penyaluran BBM bersubsidi masing-masing mencapai 24,9 juta KL Premium, 13,7 juta KL Solar, dan 1,1 juta KL Kerosene.
Artinya telah terjadi kelebihan penyaluran terhadap kuota bulan berjalan masing-masing sekitar 1 persen untuk premium dan 4 persen untuk solar dan masih ada potensi terjadi kelebihan kuota sampai akhir 2012.
Jika mengacu pada surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tertanggal 7 November 2012 perihal Pengendalian Distribusi Sisa Kuota BBM Bersubsidi 2012, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan membagi sisa kuota masing-masing daerah dengan jumlah hari yang tersisa mulai 19 November hingga 31 Desember 2012.
"Pada pelaksanaannya, kebijakan pengendalian BBM bersubsidi masih kurang efektif. Akibatnya, terjadi kelangkaan BBM jenis premium," kata anggota Satgas Pengawasan dan Pengendalian BBM Bersubsidi Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas, Joko Siswanto, di Jakarta, Senin (26/11).
Penyaluran BBM bersubsidi, menurut Joko, telah melampaui kuota karena kelalaian Pertamina. BUMN Migas ini telah melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu.
"Karena Pertamina melanggar Perpres No.15 tahun 2012 dalam menyalurkan BBM bersubsidi, mengakibatkan over kuota penyaluran ke pihak stasiun pengisian bahan bakar (SPBU)," ujarnya.
Dalam Anggaran Pendapatan Belanja dan Negara (APBN) 2012, kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 40 juta Kilo liter (KL) dan pada September 2012 kemudian ditambah sebesar 4,04 juta KL sehingga total menjadi 44,04 juta KL, dengan 43,9 juta KL di antaranya menjadi tanggung jawab Pertamina, dengan rincian 27,8 juta KL Premium, 14,9 juta KL Solar, dan 1,2 juta KL Kerosene.
Hingga 20 November 2012 realisasi penyaluran BBM bersubsidi masing-masing mencapai 24,9 juta KL Premium, 13,7 juta KL Solar, dan 1,1 juta KL Kerosene.
Artinya telah terjadi kelebihan penyaluran terhadap kuota bulan berjalan masing-masing sekitar 1 persen untuk premium dan 4 persen untuk solar dan masih ada potensi terjadi kelebihan kuota sampai akhir 2012.
Jika mengacu pada surat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) tertanggal 7 November 2012 perihal Pengendalian Distribusi Sisa Kuota BBM Bersubsidi 2012, penyaluran BBM bersubsidi dilakukan dengan membagi sisa kuota masing-masing daerah dengan jumlah hari yang tersisa mulai 19 November hingga 31 Desember 2012.
http://www.imq21.com/news/read/107521/20121126/111601/Kelangkaan-BBM-Bersubsidi-Akibat-Kelalaian-Pertamina.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar